Sikapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belakangan ramai di Kabupaten Blora, dirancanglah upaya membentuk Satuan tugas (Satgas) dan forum group discussion (FGD). Gagasan itu selain untuk optimalisasi perda juga didorong lapisan masyarakat yang tak ingin kasus serupa terus terulang. 

Kemarin, Senin (23/10) LBH Kinasih sebagai penasehat hukum korban salah satu kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Blora mendatangi DPRD Blora melalukan audiensi. 

Anggota komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Achlif Nugroho Widi Utomo pihaknya memfasilitasi adanya audiensi dengan LBH Kinasih terkait maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari wadulan pihak-pihak tersebut menurutnya juga sudah disampaikan ke aparat penegak hukum (APH). Hasilnya sudah ada penetapan tersangka atas salah satu kasus yang korbannya seorang difabel. "Berikutnya yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah soal sinergitas. Agar kejadian seperti itu tak lagi terulang," katanya. 

Sehingga pihaknya akan mengajak berbagai pihak lintas sektor untuk melakukan FGD terkait kekerasan anak dan perempuan. Selain itu poin lain yang tak kalah penting yakni optimalisasi terkait pusat pelayanan terpadu dan juga Satgas. 

"Bisa dibentuk dari unsur pemerintah, APH, dan unsur masyarakat lain. Termasuk dari lembaga yang bergerak dalam bidang kekerasan perempuan dan anak," imbuhnya.