DPRD Kabupaten Blora menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora, Rabu (20/9/2023).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD HM. Dasum, SE, MMA didampingi Wakil Ketua, Mustopa, S.Pd.I, Sakijan dan Siswanto, S.Pd, MH. Paripurna dihadiri Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST, MM mewakili Bupati Blora H.Arif Rohman, S.IP., M.Si., anggota DPRD Blora, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda Blora
Ketua DPRD Kabupaten Blora H.M Dasum, S.E. MMA., membuka secara langsung Rapat Paripurna dengan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2023.
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blora disampaikan oleh Gabungan Fraksi (PDIP, PKB, NASDEM, GOLKAR, PKS, Gerindra) disampaikan juru bicaranya Santoso Budi Susetyo, Fraksi Demokrat-Hanura disampaikan juru bicaranya Iwan Krismiyanto, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disampaikan oleh Saeful Arifin.
Penyampaian pandangan diawali dari gabungan fraksi-frkasi DPRD Blora disampaikan juru bicaranya Santoso Budi Susetyo menyampaikan 14 point pandangan umum
Adapun diantaranya keluhan dari paguyuban penjaga sekolah di Kabupaten Blora untuk diperhatikan kesejahteraannya yang sampe saat ini honor masih kurang dari Rp. 250.000/bulan, dengan nominal tersebut sangat tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
Maka dari itu di usulkan penjaga Sekolah Dasar Negeri dengan masa kerja kurang dari 4 tahun mendapatkan honor murni dari pemerintah daerah sebesar Rp. 1000.000,00 dan penjaga Sekolah Dasar Negeri yang masa kerjanya kurang dari 4 tahun diusulkan mendapat honor Rp800.000,00/bulan. Selain itu seluruh penjaga sekolah diusulkan mendapatkan BPJS Kesehatan.
Pada point ke empat juga disampaikan jumlah guru honorer Dinas Pendidikan agar tidak menerima guru honorer terlebih dahulu, karena mengingat masih banyak guru honorer yang belum menjadi ASN atau PPPK.
Point ketujuh dijelaskan untuk menunjang perekonomian desa di wilayah Kecamatan Kunduran, perlu adanya perbaikan jalan Botoreco sampai Doplang, Ngawenombo sampai Balong, dan Sempu sampai Buloh. Pengecoran jalan Kembang sampai dengan Bedingin Kecamatan Todanan.
“Kami juga menyoroti pelaksanaan DAK fisik di Dinas Pendidikan. Mekanisme pelaksanannya menggunakan swakelola oleh masing-masing sekolah. Harus ada evaluasi dan manajemen proyek yang lebih baik lagi, agar secara administrasi maupun hasil teknis pelaksanaan pekerjaannya terjamin lebih baik” Ujar Santoso Budi Susetyo
Kemudian pandangan umum dari FraksiDemokrat-Hanura melalui juru biacaranya Iwan Krismiyanto menyampaikan, diantaranya Program Dalan Alus Banyu Mili terus adalah Program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kab blora tahun 20212026 yang wajib di sukses kan antar kepala daerah dan DPRD.
"Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada Camat Randublatung dan berikan tepuk tangannya, karena beliau selaku Pengguna Anggaran (PA) karena pekerjaan sarana dan prasarana paling cepat di antara OPD lainnya" ucap Iwan
Selanjutnya, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Saeful Arifin menyampaikan 5 poin dalam pandangan umum. Pada poin pertama yaitu dibidang Pemerintahan Banyak ditemukan bantuan untuk masyarakat yang masih banyak belum sesuai dari target sepertihalnya bantuan PKH, sehingga diperlukan verval (verifikasi dan Validasi) terkait DTKS, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa terfasilitasi bantuan sosial dari pemerintah. Harap menjadi perhatian khusus, agar tidak menimbulkan kesan bahwa terjadi pembiaran yang wajar.
Kemudian pada Bidang Pertanian, Merebaknya jebakan tikus menggunakan listrik tegangan tinggi di lahan pertanian, dimohon untuk dinas terkait untuk mendata, memberikan sosialisasi dan tindakan persuasif kepada petani kita, serta melakukan penyuluhan dan pendampingan secara Intensif terkait hama tikus dan penanganan organisme pengganggu tanaman lainnya.
Melihat potensi lahan pertanian kabupaten Blora dipandang perlu adanya pembinaan perkebunan dari sisi kualitas tanaman yang mampu meningkatkan nilai ekonomi petani Blora, karena tanaman bahan pokok belum mampu menunjang tingkat kesejahteraan ekonomi petani.
Pada bidang infrastruktur , Pemerintah agar memperhatikan di LPSE Kab. Blora, ada beberapa lelang yang gagal, hal ini perlu segera dilakukan evaluasi terkait penyebab serta solusi pelaksanaannya.
Harap menjadi perhatian, Dalam musim kemarau tahun ini masih ada beberapa daerah di kabupaten Blora yang mengalami kekeringan. Harap ini menjadi perhatian bersama, Pemerintah Daerah untuk segera merumuskan Langkah-langkah strategis guna mengatasi kekeringan di kabupaten Blora.
Mengakhiri rangkaian acara rapat paripurna, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM membacakan sambutan Bupati Blora Arief Rohman, S.IP., M.Si.
“Atas pertanyaan saran usul dan pendapat dewan yang telah disampaikan, selanjutnya akan kami sampaikan penjelasan dan tanggapan pada rapat paripurna DPRD Blora esok hari, dengan agenda jawaban Bupati Blora atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2023,” kata Wakil Bupati Blora.
“Kami memohon untuk dilanjutkan dengan Persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Blora,” harap Wakil Bupati Blora
