Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 melalui siaran langsung di media televisi, Rabu (16/8/2023).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora HM Dasum, SE., MMA didampingi sejumlah pimpinan DPRD dengan dihadiri Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowat, ST., MM., Forkopimda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan unsur Forkopimcam.
Dengan mengenakan busana adat Tanimbar Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI.
Sidang Tahunan MPR 2023 digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Rangkaian pidato kenegaraan itu sendiri dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPD RI La Nyala Mattalitti.
Setelah dua tokoh itu menyampaikan pidato, Presiden menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan RI. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya dengan mengenakan busana adat Tanimbar.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan “Saya sempat berpikir, siapa “Pak Lurah” ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Saya jawab saja, saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi, saya perlu tegaskan. Saya bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi parpol,” kata Presiden Jokowi.
Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik.
Hal terpenting yang dapat dicatat adalah, Indonesia memiliki peluang besar dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 berupa bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Untuk memanfaaatkan peluang tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut, ada dua strategi besar yang harus dilakukan, yakni mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan melakukan hilirisasi industri.
Sekarang ini, Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global. Produsen mobil listrik dari Asia, dari Eropa, dan dari Amerika ikut berinvestasi di negara kita. Setelah nikel, Pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan hilirisasi timah. Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia.
Yang kedua, selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon.
Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio, akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi. Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional.
Upaya tersebut bisa langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio. Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak, akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita, antara lain kelapa sawit, yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia.
Untuk konsumsi beras, kita sudah tidak lagi impor dalam tiga tahun terakhir, untuk beras konsumsi. Pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional kita.
“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute, yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019,” kata Presiden Joko Widodo.
