Sabtu, 29/02/2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora gelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Blora Akhir Tahun Anggaran 2022 yang dirangkaikan dengan persetujuan bersama Raperda dan kesepakatan bersama Perubahan Propemperda Kabupaten Blora Tahun 2023
Dalam kesempatan tersebut Bapak Achlif Nugroho Widi Utomo yang bertindak sebagai juru bicara gabungan komisi menyampaikan beberapa rekomendasi terkait LKPj Bupati Blora Tahun Anggaran 2022. Hal ini dimaksutkan agar menjadi masukan untuk arah kebijakan selanjutnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora agar lebih baik.
Beberapa hal yang disorot dalam oleh Anggota DPRD antara lain seperti capaian beberapa indikator makro ekonomi Kabupaten Blora tahun 2022 belum cukup membaik,
"Berdasarkan laporan dalam dokumen LKPj Blora 2022 bahwa, beberapa indikator makro ekonomi Kabupaten Blora tahun 2022 capaiannya belum cukup membaik, artinya ekonomi Blora lambat pemulihannya pasca pandemic covid 19." Ucapnya
Dalam mengatasi hal tersebut beberapa rekomendasi diberikan seperti Menjaga Kekebalan kelompok masyarakat (herd immunity) Kabupaten Bora pada tahun 2023, Peningkatan kualitas pelayanan dasar penunjang percepatan peningkatan indicator IPM dengan target yang akseleratif, Percepatan pengurangan penduduk miskin utamanya pada daerah/kecamatan/desa yang selama lima tahun tarakhir tetap pada kategori kemiskinan sangat tinggi dan tinggi, dan Percepatan pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai standard kementrian yang bersangkutan.
Selain memberikan rekomendasi-rekomendasi Anggota DPRD juga memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah atas sektor sektor yang telah mencapai target yang dilaporkan dalam LKPJ Bupati Tahun 2022.
Bupati Blora menyampaikan pihaknya mengapresiasi kepada DPRD Kab. Blora yang telah melaksanakan pembahasan dan analisis terhadap LKPJ Bupati Blora hingga menghasilkan Keputusan DPRD perihal rekomendasi atas LKPJ Bupati Blora Akhir T.A 2022
Pihaknya juga meminta, kepada seluruh Kepala OPD untuk segera menindaklanjuti dan memperhatikan rekomendasi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yang nantinya akan dilaporkan sebagai materi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun yang akan datang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, pihaknya juga akan mengevaluasi kinerja daerah yang dinilai perlu ditingkatkan kedepannya
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora, H.M Dasum ,S.E M.MA yang juga dihadiri oleh Bupati Blora, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, Jajaran Forkopimda dan OPD Terkait.
H.M Dasum mengatakan salah satu tugas dari Kepala Daerah adalah Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. Yang tengtunya hal tersebut senada seuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
