Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar public hearing untuk menyerap aspirasi masyarakat mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perkoprasian, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Sistem Kesehatan Daerah di Pendopo Kecamatan Cepu, Sabtu (11/05/2024).
Agenda tersebut diikuti oleh beberapa OPD dan perwakilan masyarakat agar menyampaikan saran dan masukan sebelum ranperda itu disahkan menjadi perda.
“Public hearing ini merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme penetapan peraturan daerah,” terang anggota DPRD Blora Achlif Nugroho Widi Utomo kepada sejumlah media seusai memimpin public hearing.
Tujuan dari public hearing ini, lanjut bagaimana kita mendengar masukan dan usulan dari masyarakat, karena masyarakat sebagai objek pajak. Bagaimana masukannya, sehingga nanti menjadi bahan pembahasan antara pansus dan pemerintah eksekutif.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar public hearing untuk menyerap aspirasi masyarakat mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perkoprasian, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Sistem Kesehatan Daerah di Pendopo Kecamatan Cepu, Sabtu (11/05/2024).
Agenda tersebut diikuti oleh beberapa OPD dan perwakilan masyarakat agar menyampaikan saran dan masukan sebelum ranperda itu disahkan menjadi perda.
“Public hearing ini merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme penetapan peraturan daerah,” terang anggota DPRD Blora Achlif Nugroho Widi Utomo kepada sejumlah media seusai memimpin public hearing.
Tujuan dari public hearing ini, lanjut bagaimana kita mendengar masukan dan usulan dari masyarakat, karena masyarakat sebagai objek pajak. Bagaimana masukannya, sehingga nanti menjadi bahan pembahasan antara pansus dan pemerintah eksekutif.
