Pimpinan DPRD Blora HM, Dasum, SE, MMA, Mustopa, S.Pd.I, Sakijan dan Siswanto, S.Pd, SH, MH menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia pun mengapresiasi LHP LKPP di mana untuk APBN 2023, Pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan BPK tersebut disampaikan oleh BPK RI dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024). Acara ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin. Adapun LHP dan LKPP untuk tahun 2023 disampaikan langsung oleh Ketua BPK RI Isma Yatun.
Sejalan dengan pesan dari Presiden Jokowi, Puan menilai predikat WTP merupakan kewajiban bagi semua lembaga. “Predikat WTP harus membawa kementerian/lembaga untuk bisa meningkatkan kinerja dengan semakin lebih baik lagi dalam memberi pelayanan ke rakyat,” kata Ketua DPR RI.
Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), fungsi dan kewajiban DPR yakni penyusunan legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap Pemerintah. Salah satunya adalah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
DPR juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah. .
“Hasil pemeriksaan BPK ini dapat menjadi bahan masukan bagi dewan khususnya komisi-komisi dan AKD lain di DPR RI untuk membahas dan menindaklanjutinya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing,” papar mantan Menko PMK itu.
LKPP ini sendiri merupakan pertanggungjawaban APBN 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Hasil atas LKPP 2023 itu merupakan opini WTP ke-8 yang diraih Pemerintah sejak tahun 2016.
Pimpinan DPRD Blora HM, Dasum, SE, MMA, Mustopa, S.Pd.I, Sakijan dan Siswanto, S.Pd, SH, MH menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia pun mengapresiasi LHP LKPP di mana untuk APBN 2023, Pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan BPK tersebut disampaikan oleh BPK RI dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024). Acara ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin. Adapun LHP dan LKPP untuk tahun 2023 disampaikan langsung oleh Ketua BPK RI Isma Yatun.
Sejalan dengan pesan dari Presiden Jokowi, Puan menilai predikat WTP merupakan kewajiban bagi semua lembaga. “Predikat WTP harus membawa kementerian/lembaga untuk bisa meningkatkan kinerja dengan semakin lebih baik lagi dalam memberi pelayanan ke rakyat,” kata Ketua DPR RI.
Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), fungsi dan kewajiban DPR yakni penyusunan legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap Pemerintah. Salah satunya adalah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
DPR juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah. .
“Hasil pemeriksaan BPK ini dapat menjadi bahan masukan bagi dewan khususnya komisi-komisi dan AKD lain di DPR RI untuk membahas dan menindaklanjutinya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing,” papar mantan Menko PMK itu.
LKPP ini sendiri merupakan pertanggungjawaban APBN 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Hasil atas LKPP 2023 itu merupakan opini WTP ke-8 yang diraih Pemerintah sejak tahun 2016.
